Tonny : Tolong Jangan Dipolitisir!

Laporan Wartawan Bangka Pos, M Ismunadi

JAKARTA -- Reaksi keras dilontarkan ketua Tim Lobi Forum Komunikasi Keluarga Besar Mantan Karyawan Timah (FKKBMKT) Tonny Budianto terkait upaya pencarian dana pesangon MKT. Tonny berang setelah mencium adanya gelagat dari sejumlah pihak yang diduga melakukan manuver politik untuk menggagalkan pencairan dana yang tinggal selangkah lagi.

Indikasi adanya usaha penggagalan diketahui Tonny setelah mendapat keterangan dari Ketua Sekretariat Komisi VI, Helmy, Jumat (16/11) siang. Katanya belum ada tindak lanjut dari surat Menkeu yang pada intinya setuju kalau dana pembayaran dana pesangon MKT dialihkan dari Depnaker ke kementerian terkait. Bahkan persoalan itu pun belum disinggung saat Komisi VI menggelar rapat bersama Menteri BUMN Sofyan Djalil pada Selasa (13/11) malam lalu.

Disamping itu, Tonny mengetahui adanya upaya penjegalan dari sebuah pesan singkat atau SMS. Sayangnya, ia enggan membeberkan atau menjelaskan lebih lanjut tentang pesan singkat tersebut.

"Yang jelas, tolong masalah ini jangan dipolitisir! Kita dari tim lobi FKKBMKT murni berjuang untuk sekitar 17.000 MKT, tidak ada kepentingan yang lain," kata Tonny saat ditemui di gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (16/11).

Sebelumnya, seperti dilansir Bangka Pos Group, upaya pencairan dana pesangon MKT sebesar Rp 35 miliar sudah mendekati tahap akhir. Hal itu menyusul datangnya surat Menkeu yang menanggapi surat Menkaretrans bahwa pencairan dana pesangon MKT sebaiknya dilakukan lewat kementerian terkait yaitu Kementerian BUMN.

Surat Menkeu dengan nomor S-512/MK.02/2007 tertanggal 7 Oktober 2007 itu kemudian ditindaklanjuti Ketua DPR RI Agung Laksono kepada Komisi IX dan Komisi VI DPR RI. Katanya proses pengalihan pembayaran membutuhkan penetapan dari kedua komisi terkait. Menanggapinya, ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning telah memberikan lampu hijau. Namun sepertinya tidak begitu dengan komisi VI yang ternyata belum membahas atau menyinggung persoalan itu saat rapat kerja bersama Menteri BUMN.

Tonny menjelaskan sebenarnya penetapan oleh Komisi IX dan Komisi VI hanya untuk menunjuk juru bayar uang pesangon yang telah diperjuangkan selama kurang lebih 10 tahun. Dana pesangon sebesar Rp 35 miliar itu sendiri sudah disahkan dalam APBNP 2007. Dengan demikian, Tonny sangat menyayangkan sejumlah pihak yang berusaha menggagalkan upaya pencarian hanya untuk kepentingan politis.

"Kalau sampai 20 Desember nanti dana anggaran yang sudah disahkan dalam APBNP itu tidak digunakan, maka dana itu hangus. Jadi sia-sia saja perjuangan kita selama kurang lebih 10 tahun ini," tegas Tonny dengan muka yang sedikit memerah karena menahan amarah.

Terus Berjuang

Kendati mendapat kendala yang cukup serius, tim lobi FKKBMKT tidak akan menyerah begitu saja. Berbagai upaya akan dilakukan agar para MKT mendapatkan hak yang seharusnya mereka terima. MKT adalah orang yang teraniaya dan karenanya, tim lobi tidak akan pernah menghentikan langkahnya untuk mewujudkan pencairan dana pesangon sebesar Rp 35 miliar yang sudah di depan mata.

"Biar pun ada masalah ini, saya tak henti-hentinya meminta para MKT untuk tidak mudah terprovokasi. Perjuangan kita tinggal sedikit lagi. Mari bersama-sama mewujudkannya," katanya.

Tonny menuturkan perjuangan sedikitnya 17.000 MKT untuk mendapatkan pesangon mulai bergulir sekitar tahun 2001. Menurutnya, perjalanan panjang itu telah diisi dengan berbagai warna. Mulai dari dukungan dari sejumlah pihak hingga insiden-insiden yang hampir menggagalkan perjuangan tersebut.

"Dulu disini hampir terjadi tindak anarkis yang dikarenakan tersulutnya emosi ribuan MKT. Tapi kita berharap hal itu tidak terulang lagi. Karenanya sangat disayangkan kalau ada pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan masalah ini hanya untuk kepentingan politik. Sekali saya tegas, MKT itu adalah pihak teraniaya," pungkas Tonny. (*)