Yusron Minta Tindaklanjut Panglima TNI dan Kapolri

* Soal Batalyon, Illegal Logging dan Minning

JAKARTA, POS BELITUNG -- Anggota DPR RI asal Babel, Yusron Ihza, tak ingin berpangku tangan terkait perkembangan tanah kelahirannya. Kesempatan rapat kerja antara Komisi I DPR RI dengan Kementerian Polhukam, Senin (24/2) pekan lalu, pun dimanfaatkan Yusron untuk membeberkan beberapa permasalahan yang terjadi di daerah Babel, khususnya Belitung.

Yusron ketika menghubungi Grup Bangka Pos mengungkapkan, pada rapat tersebut ia sempat mengulas soal rencana pembangunan Batalyon TNI Angkatan Darat yang menimbulkan tanda tanya masyarakat perlukah hal tersebut dilakukan. Masalah lain yang juga disoroti Yusron adalah sikap pimpinan Polres Belitung Timur terkait illegal logging (penebangan hutan ilegal) dan illegal minning (pertambangan ilegal) di Beltim.

Hal itu menurut Yusron ia ungkapkan dengan berdasar pada laporan warga masyarakat yang diterimanya waktu berkunjung ke Belitung. Selain bertujuan menyampaikan aspirasi, politisi dari Partai Bulan Bintang itu mengaku tidak ada tujuan lain.

Ia mengatakan, laporannya itu dimaksud agar dapat ditindaklanjuti lebih jauh oleh pihak-pihak terkait yang hadir dalam rapat, yaitu Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso serta Kapolri Jenderal Pol Sutanto.

“Menjelang pelantikan, yaitu sekitar dua bulan yang lalu, Panglima TNI bilang tidak (baru rencana--red), tapi sekarang saya pulang dari Belitung, saya terima laporan sudah ada sekitar 30 orang baju hijau,” kata Yusron kepada Group Bangka Pos.

“Panglima lalu memberikan jawaban yang sama seperti sebelumnya bahwa pembangunan batalyon masih sebatas rencana. Sementara anggota yang saat ini ada di Belitung itu dalam keperluan pengecekan,” kata Yusran menyebutkan penjelasan Panglima TNI.

Pembangunan batalyon, lanjut Yusron, dikatakan Panglima TNI atas permintaan Kodam. Bahkan katanya sudah ada pertemuan dengan Bupati yang lalu memberikan hibah tanah untuk keperluan pembangunan. “Sayangnya Panglima tidak ingat Bupati yang mana,” ujar Yusron.

Penempatan batalyon pun dimaksudkan mengisi kekosongan yang ada di Babel. Tepatnya untuk menjaga wilayah selatan Selat Malaka dan Selat Sunda.

Menurut Yusron, dalam rapat ia sempat mengungkapkan kekhawatiran terhadap kemungkinan timbulnya masalah di lapangan terkait pembentukan batalyon ini. Ia pun menyinggung soal beberapa kasus, antara lain masalah dugaan penyelundupan timah melibatkan oknum TNI di Babel beberapa waktu lalu, serta kasus bentrok antara oknum TNI dan Polri yang membuat kampung halamannya menjadi tidak tenang. “Jadi saya meminta mereka untuk memperbaikinya,” tutur Yusron.

Yusron mengatakan, Panglima TNI serta Kapolri telah menanggapi masukannya dengan menyatakan akan menindak tegas oknum yang terlibat dalam masalah seperti yang diutarakan Yusron.

Khusus untuk rencana pembangunan batalyon, Panglima menyebutkan pihaknya masih mengkaji persoalan hibah tanah yang menurut Yusron belakangan diketahui tumpang tindih dengan lahan sebuah perusahaan yang ada di Belitung

“Saya kira itu (pembangunan batalyon) masih dalam jenjang 2-3 tahun ke depan. Apalagi mengingat pemotongan anggaran yang terjadi, rasanya rencana itu menjadi semakin jauh untuk segera dilaksanakan,” jawab Yusron saat disinggung kepastian rencana pembangunan batalyon.

Adik mantan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra itu juga menyampaikan persoalan lain yang berkaitan dengan instansi kepolisian. Karena kebetulan bertemu langsung dengan Kapolri, Yusron menyinggung masalah pimpinan Polres Belitung Timur yang katanya disorot masyarakat atas dugaan keterlibatan persoalan illegal logging dan illegal mining.

Yusron mengaku mendapat pernyataan senada itu dari pejabat publik yang ada di Beltim. Terkait hal ini, Menurut Yusron, ia pun menampung aspirasi masyarakat yang menginginkan ada mutasi pejabat.

Seperti halnya Panglima TNI, menurut Yusron, Kapolri juga menanggapi permasalahan tersebut dengan berjanji menindak tegas oknum yang terbukti melakukan kesalahan.

“Tapi semua ini tentu kembali pada Kapolri untuk mengkaji terlebih dahulu hal itu. Harus diselidikilah, dicermati dulu masalah. Tapi saya bilang kalau saya sudah bicara dengan aparat DPR setempat dan pejabat setempat,” imbuhnya.

Masuk Areal Perkebunan

Asisten II Setda Kabupaten Beltim Ahmadni SH didampingi Asisten I Setda Kabupaten Beltim Drs Umar Hasan menjelaskan, lahan untuk rencana pembangunan Markas Komando (Mako) Batalyon 147 PP TNI AD di Desa Simpang Tiga Kecamatan Gantung merupakan permintaan dari pimpinan TNI AD, dengan mempertimbangkan posisi dan letak dari keberadaan lahan tersebut. Pemkab Beltim dalam hal ini hanya memfasilitasi permintaan tersebut sesuai prosedur dalam pengadaan lahan. Pemkab lalu membentuk tim lahan untuk melakukan pengecekan lapangan.

“Dari hasil pengecekan di lapangan, lahan untuk rencana pembangunan mako batalyon sesuai permintaan dari pimpinan TNI AD ini masuk lahan warga setempat serta lahan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Rebin Mas,” ungkap Umar kepada Grup Bangka Pos, Rabu (2/4).

Menindaklanjuti hal ini, pemerintah daerah telah melayangkan surat kepada Dandim 0414 Belitung untuk berkoordinasi dengan pihak perusahaan perkebunan tersebut. Sebab, lahan yang diinginkan untuk pembangunan mako batalyon tersebut sekitar 25 hektarnya masuk areal HGU PT Rebin Mas.

“Informasi yang kami dapat pihak kodim dalam hal ini dandim telah melayangkan surat ke pihak perusahaan perkebunan tersebut berkaitan hal ini, namun belum ketemu secara langsung untuk koordinasi dan membahas hal ini,” ujar Umar. (mun/bev)

http://www.bangkapos.com/posbelitung/8211a73ddb6cf8b64f6b511d11ffde85/7708/baca/1/0/
0/2/2008/April/03/0