Mudik Bareng Pasti Jadi

* Antara Tunas Wisesa atau Tri Star

Edisi : Selasa, 23 September 2008

JAKARTA, BANGKA POS -- Gubernur Babel H Eko Maulana Ali memastikan mudik bareng mahasiswa dan warga Babel di Jawa bisa terlaksana, hanya saja untuk mudik ke Bangka sampai saat ini belum dipastikan menggunakan kapal apa.

"Untuk Belitung, seperti tadi telah dikatakan, mereka menggunakan kapal Tri Star. Dan Pemprov juga siap memberikan bantuan kalau memang dibutuhkan. Sementara untuk masyarakat Bangka, itu masih ada beberapa administrasi yang akan diselesaikan, tapi pasti ada lah," ujar Eko saat ditemui Bangka Pos Group usai buka puasa bersama masyarakat Babel, Sabtu (20/9) di Komplek Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Jakarta.

Eko menyebutkan pelaksanaan Mudik Bareng, khususnya yang diselenggarakan ISBA Jaya, bertujuan untuk mempererat benang merah antara IK ISBA dengan ISBA. Apalagi, tambah Eko, dirinya adalah Alumni ISBA.

Jika tidak ada aral melintang, Eko akan ikut serta dalam Mudik Bareng ISBA Jaya 2008. "Kalaupun jadi pake Tunas Wisesa. Yang bakal melepas rombongan mudik ini adalah bapak Hatta Radjasa. Pak Hatta dulu kan pernah tinggal di Pangkalpinang," ujar Eko.

Ikatan Kelurga (IK) ISBA Jaya hari ini, Selasa (23/9), akan mengelar rapat penentuan mudik bareng. Rapat diharapkan dapat memberikan kepastian perihal kapal laut yang akan digunakan untuk mudik.

Menurut Ketua ISBA Jaya Rio Abadi Putra, pilihannya antara menggunakan Kapal Feri RoRo Tunas Wisesa III atau Tri Star.

"Tadi (kemarin-red) IK ISBA Jaya sudah rapat, tapi belum ada keputusan tentang kapal itu, bang. Rencananya besok (hari inired) akan rapat lagi untuk memutuskan kapal yang bakal digunakan untuk mudik. Pilihannya ada dua, apakah itu Tunas Wisesa, yaitu kapal yang dipakai tahun lalu, atau Tri Star," ungkap Rio saat dihubungi harian ini, Senin (22/9) petang.

Rio menegaskan tanggal keberangkatan belum mengalami perubahan. Sesuai rencana, Mudik Bareng ISBA Jaya 2008 akan digelar pada 27 September mendatang pukul 12.00 WIB. Sejauh ini, lanjut Rio, sudah ada 630 orang yang mendaftar untuk ikut dalam mudik bareng.

"Jenis kapal juga menentukan jumlah orang yang bakal ikut. Sampai hari ini sudah ada 250 orang yang terdaftar di ISBA Jaya, 100 orang dari kantor perwakilan Babel, 230 dari ISBA Bandung, dan 150 orang dari ISBA Yogyakarta," katanya.

Rio menjelaskan kalau seandainya keputusannya adalah menggunakan kapal Tunas Wisesa III maka jumlah pemudik bisa saja bertambah. Sebab kapal tersebut memiliki kapasitasn 1.000 orang. "Tapi ya enggak mungkin diisi 1.000 orang. Paling tidak sekitar 800 orang lah," tutur Rio.

Seperti diberitakan harian ini, Minggu (21/9), kemungkinan mudik bareng menggunakan kapal perang milik TNI tahun ini sangat kecil.

"Rencananya TNI tidak akan menggunakan kapalnya untuk mudik. Kecuali kalau keadaannya sangat darurat. Dephub juga tidak memilih kapal TNI sebagai angkutan Lebaran," kata Kasubdit Pengembangan Sistem dan Informasi Angkutan Laut, Direktorat Lalu Lintas Laut Departemen Perhubungan Dwi Harmaji kepada harian inih)saat buka puasa bersama Dephub di Jakarta, pekan lalu.

Menurut Dwi, mahalnya harga BBM membuat biaya perjalanan kapal melonjak tajam, sehingga operasionalnya tekor. Dan yang paling penting, jelas Dwi, Dephub tidak setuju mudik dengan kapal TNI karena penumpang kapal TNI tidak diasuransikan. Apabila terjadi kecelakaan, tidak ada yang mau menanggung keselamatan mereka.

Selain itu, jelasnya, mekanisme untuk pengadaan kapal perang ini sudah semakin sulit. Departemen Perhubungan harus meminta dengan menyurati dulu kepada Panglima TNI, lalu Kepala Staf TNI AD dan kemudian Kolinlamil.

Meski demikian bukan berarti Dephub tidak berusaha untuk memecahkan persoalan mudik 2008 ini. Kata Dwi, pihaknya telah berusaha mengarahkan kapal penyeberangan Tri Star 2 dan Dharma Bahari untuk menyeberang dari Jakarta ke Tanjungpandan mendekati sekitar 28 September mendatang. Sedangkan kapal laut milik Pelni akan berangkat ke Bangka pada 23 September. (Persda Network/mun/ewa)

------------------------------------------------------

Pemerintah Mesti Tanggap

ARUS mudik melalui bandara dan pelabuhan di Babel mulai meningkat. Pemerintah pusat dan daerah mesti tanggap memberikan bantuan baik fasilitas maupun kemudahan lainnya agar pemudik bisa nyaman pulang ke kampung halaman.

"Mereka yang mudik baik keluar Bangka Belitung atau pun yang pulang tidak sedikit yang mengalami kesulitan dan memerlukan perhatian," ujar Anggota Komisi IX DPR RI Rudianto Tjen Tjen kepada wartawan, Minggu (21/9) di Sun Lake Sungailiat.

Kata Rudianto, pemerintah bisa mencegah agar jangan sampai para pemudik mengalami berbagai kesulitan karena dari tahun ketahun kesulitan selalu terjadi. Mulai dari permasalahan tiket angkutan yang melambung tinggi hingga ketidaknyamanan fasilitas penunjang.

Sebenarnya, tambah Rudianto, melambungnya harga tiket bisa dicegah karena pemerintah bisa menentukan batas atas dan batas bawah harga tiket sehingga pengelola angkutan tidak semenamena menerapkan tarif angkutan lebaran. Hal tersebut akan sangat membantu para pemudik.

"Ataupun pemda bisa mengkoordinir dengan menyediakan angkutan massal bagi warganya untuk pulang," ujarnya.

Rudi juga mengatakan fasilitas di pelabuhan di Bangka Belitung lengkap dengan pengamanannya mutlak harus ada. Sebab kemungkinan terjadinya tindak pidana dengan memanfaatkan keramaian mudik lebaran akan terjadi.

"Kita harapkan mudik lebaran tahun ini baik mereka yang pulang ke Bangka Belitung maupun ke luar akan berjalan lancar tanpa terjadi halhal yang tidak diinginkan," ucapnya.

Penduduk Membengkak

Selain masalah diatas, arus mudik dan arus balik menjelang serta paska lebaran bukannya tak menimbulkan persoalan. Salah satunya bakal membengkaknya jumlah penduduk Babel lantaran banyak warga dari luar masuk ke daerah ini.

Dinas Sosial Provinsi Babel memperkirakan jika saat ini jumlah penduduk Babel mencapai 1 juta jiwa lebih, maka jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat sekitar satu sampai dua persen.

"Peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun memang akanh)terjadi. Kondisi sosial lah yang menyebabkan semua itu. Guna mencegah terjadinya atau melonjaknya tuna wisma atau gelandangan, razia dan sosialisasi bagi warga tetap harus dilakukan. Untuk tindakan progresif lain, kita tidak punya wewenang. Misalkan mengusir, itu tidak boleh," kata Kepala Dinas Sosial Provinsi Babel Syamsumi Saleh kepada Bangka Pos Group, Senin (22/9).

Pemerintah, tegas Syamsumi, tidak memiliki kewenangan dan hak untuk melarang atau membatasi jumlah pendatang yang akan masuk ke Babel. Menurutnya, arus migrasi penduduk dari satu daerah ke daerah lain adalah hal lazim dalam kehidupan bernegara.

"Jangan sampai mereka atau warga pendatang ini menjadi beban sosial buat kita. Kalau mereka mau datang ke sini demi pekerjaan atau penghidupan yang layak, itu bisa saja. Tapi kalau mereka datang, lantas profesinya menjadi gepeng kan tidak enak juga," ujarnya.

Syamsumi mengharapkan pemerintah dari lingkup terendah seperti RT/RW selektif memberikan izin kepada warga pendatang. Begitu pula seluruh elemen masyarakat harus terlibat guna mencegah dampak sosial yang mungkin terjadi. (die/i3)

Sumber : Harian Pagi Bangka Pos