Menkeu Teken Uang MKT

* Rp 35 M Siap Dicairkan

* Sisanya Terus Diperjuangkan

Laporan Wartawan Bangka Pos, M Ismunadi

JAKARTA -- Ribuan Mantan Karyawan Timah (MKT) bisa bernafas lega. Menteri Keuangan Sri Mulyani, Selasa (18/12) telah menandatangani surat disposisi Ketua DPR RI Agung Laksono terkait pembayaran dana pesangon MKT sebesar Rp 35 miliar.

Selanjutnya, surat tersebut langsung dilayangkan ke Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) untuk diteruskan dengan pembuatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Daftar itu berguna untuk mencairkan dana pesangon MKT dari kas negara.

Ketua Tim Lobi Forum Komunikasi Keluarga Besar Mantan Karyawan Timah (FKKBMKT) Tonny Budianto mengatakan, kabar gembira itu diketahui sekitar pukul 18.00 WIB. Sebelumnya, ia bersama perwakilan Korwil FKKBMKT Jakarta antara lain, Bangun Harahap, Eril Mukmin, Yusuf Latip, dan Cacuk, mendatangi kantor Depkeu di Jalan Pejambon, Jakarta, pada dua hari ini.

“Setelah 20 jam terhitung sejak , Senin (17/12), upaya tim lobi dan korwil FKKBMKT akhirnya membuahkan hasil. Tadi sekitar pukul 18.00 WIB Kepala TU Menkeu memberikan kabar bahwa surat itu sudah ditandatangani,” ungkap Tonny saat dihubungi Bangka Pos Group, Selasa (18/12) malam.

Surat persetujuan Menkeu kemudian diantar langsung bagian TU Menkeu ke DJA tepatnya ke bagian PA III. Awalnya, Tim Lobi dan Korwil FKKBMKT ingin membantu mengantar surat itu mengingat batas waktu pencairan yang bakal berakhir pada Kamis (20/12) mendatang. Namun, TU Menkeu menjamin kalau surat itu sudah akan berada di DJA pada hari ini dan siap diproses.

Meski sudah mendekati batas akhir, Tonny bersama Korwil FKKBMKT optimis bahwa para MKT bisa mendapatkan haknya. Proses pembuatan DIPA diperkirakan tidak akan membuat dana pesangon yang telah dianggarkan itu bakal hangus karena melewati batas waktu.

“Saya sudah berkoordinasi dengan Kasubdit PA III Adil Rusli. Beliau menyatakan siap membantu MKT dengan langsung memproses surat dari Menkeu. Selain itu, katanya untuk pembuatan DIPA paling hanya butuh beberapa jam saja,” kata Tonny.

Harus Pandai

Dua anggota DPR RI asal Babel, yaitu Rudianto Tjen dan Yusron Ihza Mahendra, membenarkan bahwa Menkeu telah menandatangani surat disposisi ketua DPR sehubungan pencairan dana pesangon MKT. Yusron mengaku menerima kabar tersebut dari ajudan Menkeu yang menghubunginya lewat SMS.

“Tadi juga saya sudah telepon Tonny dan beberapa teman dari Korwil FKKBMKT yang sudah dua hari terakhir berada di Depkeu untuk memantau proses penandatanganan. Saya langsung sujud syukur mendengar kabar gembira itu. Karena seperti diketahui upaya proses pencairan ini sudah belasan tahun,” kata Yusron kepada harian ini lewat telepon, kemarin.

Yusron menambahkan, walaupun pesangon yang bakal dibayarkan itu baru sebagian saja, dia berharap para MKT tidak kecewa. Pembayaran mendatang bisa menjadi awal untuk pengupayaan sisanya nanti.

“Saya hanya berpesan kepada teman-teman MKT agar pandai-pandai lah menggunakan uang itu,” ujar Yusron.
Terpisah, Rudianto Tjen mengatakan akan terus melanjutkan usahanya memperjuangkan dana pesangon MKT. Ia akan menghubungi pihak terkait di DJA untuk mempercepat proses surat Menkeu yang baru kemarin ditandatangani. “Ya, sekarang sedang ditangani Dirjen Anggaran. Besok (hari ini-red) saya kejar beliau,” ujar Rudianto.

Rapat Koordinasi

Ketua Tim Lobi FKKBMKT Tonny Budianto bersama Korwil FKKBMKT Jakarta berencana menggelar rapat koordinasi berkaitan dengan pencairan dana pesangon MKT. Pertemuan itu akan dilakukan setelah DJA menerbitkan DIPA yang bakal mengeluarkan uang dari kas negara untuk para MKT.

“Rapat koordinasi perlu dilakukan untuk membahas proses pembayaran nanti karena sekarang ini kita hanya memfokuskan pada pengamanan anggaran saja. Kalau tidak begitu bisa-bisa hangus dana anggaran yang sudah disetujui pada 23 Agustus lalu ini,” ungkap Tonny.

Tonny menjelaskan, setelah DJA mengeluarkan DIPA maka selanjutnya diperlukan satu rekening sebagai tempat tujuan transfer uang yang bakal dibayarkan. Berdasarkan informasi yang diterimanya, uang pesangon MKT sebesar Rp 35 miliar, dimana sesuai jumlah yang telah disetujui dalam APBNP 2007, akan dikirim ke rekening milik PT Timah.

“Mengapa PT Timah? Karena kemarin kan pembayaran dialihkan dari Depnakertrans ke BUMN. Jadi satu-satunya yang memungkinkan ya PT Timah. Nanti setelah dari situ baru dibayarkan ke masing-masing penerima,” ujar Tonny yang langsung meneteskan airmata saat mendapat kabar bahwa Menkeu telah menandatangani disposisi Ketua DPR RI terkait pembayaran pesangon MKT.

Oleh karena itu, lanjut Tonny, rapat koordinasi dibutuhkan untuk membahas lebih lanjut penyerahan dana pesangon kepada mereka yang berhak. Apalagi para MKT yang berjumlah 17.428 orang tersebar di Jakarta, Babel, Karimun, serta Kundur.

“Tapi yang jelas untuk sekarang kita fokus pada pencairannya dulu dari kas negara. Karena kan sudah hampir batas akhir. Kalau tidak segera digunakan sebelum 20 Desember, dana itu bisa hangus,” tegas Tonny yang mengaku bahwa pada beberapa waktu lalu saat bertemu dengan Direktur PT Timah Wachid Usman, ia sudah membahas kemungkinan penggunaan rekening PT Timah untuk pengiriman uang pesangon MKT. (*)