Tuntaskan Penyelundupan di Babel, Yusron Desak Panglima
* Pemilik Pasir Timah Segera Diperiksa
* Dokumen Pengangkutan Janggal
* Koordinasi TNI-Polri
JAKARTA, BANGKA POS -- Wakil Ketua Komisi I DPR Yusron Ihza meminta aparat TNI tidak terlibat penyeludupan pasir timah di Bangka Belitung. Kepala Staf TNI AD harus menindak prajurit yang membikingi penyelundupan.
Desakan ini disampiakan Yusron menyusul tertangkapnya 13 truk tanpa dukumen, Minggu (16/12). “Aparat TNI dan apa lagi institusi TNI diharapkan tidak ikut main dalam penyelundupan timah di Babel. Kasad harus menindak tegas prajurit yang bermain-main jadi beking penyelundupan,” kata Yusron pada wartawan di Gedung DPR, Senin (17/12).
Menurut politisi PBB ini, langkah Kapolda Babel Imam Sudjarwo dan anak buahnya yang memergoki 13 truk bermuatan timah yang sempat diamankan di Koramil Mendobarat merupakan tindakan berani.
Yusron justru heran dengan pernyataan Dandim 0413 Letkol Kav Mindarto yang menyatakan adanya oknum TNI saat iring-iringan truk pengangkut pasir timah sedang melakukan operasi yang sama.
“Langkah kapolda sudah tepat. Sayangnya kenapa ada oknum prajurit TNI di situ. Jika intel TNI mencium ada rencana penyelundupan, seharusnya mereka berkoordinasi dengan polisi. Tindakan TNI yang mengawal truk-truk ini adalah keanehan. Apalagi sempat membawa 9 dari 13 truk tersebut ke Koramil dan baru belakangan serahkan ke Polda Babel,” terangnya.
Yusron menambahkan modus operandi penyelundupan seperti di atas sudah sering terjadi di Babel. Jika tidak segera diatasi, dia akan mempertanyakan hal ini ke Panglima TNI untuk meminta pertanggungjawaban.
“Saling tuding menunding dan kilah bahwa TNI dan Polri berebut tangkapan adalah cerita yang tidak lucu. Pertarungan TNI dengan polisi tentu bukan hal yang layak dan akan menjadi contoh buruk di mata masyarakat. Ini harus selesai sebelum Pak Santoso dilantik menjadi panglima,” katanya.
Pemilik Truk Diperiksa
Setelah menerima sembilan truk pengangkut pasir timah tanpa oknum resmi dari Kodim Bangka, penyidik Direktorat Reskrim Polda Babel terus mengembangkan penyelidikan terhadap 13 truk yang tertangkap, Minggu (16/12).
Setelah memeriksa para sopir truk, Senin (17/12) hingga pukul 23.00 WIB. Ditreskrim, Selasa (18/12) memeriksa seorang pemilik armada truk di Ruang Sat II Ditreskrim Polda Babel. Pemilik truk-truk diketahui setelah dari hasil pengembangan pemeriksaan terhadap para sopir truk.
Penyidik juga akan memanggil pemilik pasir timah untuk dimintai keterangan serta dinas yang terkait yang mengeluarkan dokumen tersebut.
Kapolda Babel Brigjen Imam Sudjarwo menjelaskan, pemeriksaan terhadap orang yang terkait dengan masalah pasir timah terus masih berjalan. Pihaknya telah menyita pasir timah yang ada di gudang di Jebus. “Pemeriksaan sementara ini dokumen tidak lengkap, dan saat ini masih proses penyidikan,” kata Imam.
Terpisah dikonfirmasi Bangka Pos Group, Direktur Reskrim Kombes Musa Ginting membenarkan, bahwa penyidik melakukan pengembangan penyidikan dengan memanggil saksi-saksi. Bahkan dikatakan Musa,
“Memang pada saat di tangkap, sopir truk menunjukan kelengkapan dokumen karena dokumen tersebut melekat pada kendaraan. Namun saat di cek, ada dokumen yang tidak lengkap, dan dalam surat perintah (SP) itu diragukan mengenai tanggal dan nomor surat tidak ditulis,” jelas Musa.
Diberi Hadiah
Kolonel Laut (P) M Zainudin berjanji memberikan hadiah kepada masyarakat yang menginformasikan penyelundupan timah. Upaya itu diharapkan dapat meminimalisir kegiatan penyelundupan dalam rangka memberantas kejahatan perdagangan ilegal bijih timah ke luar negeri. “Aku janji. Jika ada informasi yang betul-betul akurat dan bisa kita tangkap akan dapat hadiah dari kita bagi masyarakat yang berjasa menggagalkan penyelundupan. Syukur-syukur kalau menangkapnya spektakuler,” kata Zainudin kepada Bangka Pos Group di Kantor Gubernur Babel, Selasa (18/12).
Karena itu menurut Zainudin kerjasama semua pihak termasuk dengan masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengatasi penyelundupan timah. “Koordinasi kita dengan kodim, polda jalan terus. Saling memberikan informasi. Sama departemen juga jalan terus. Yang sangat kita harapkan adalah informasi dari masyarakat. Itu sangat kita harapkan. Kita tak mungkin kerja sendiri karena kita terbatas sarana,” kata Zainudin seraya menambahkan pengawasan yang mereka lakukan tidak pernah berhenti dan dilakukan secara terus menerus dalam rangka memonitor aktivitas penyelundupan di lautan.
Dikonfirmasi terpisah, Gubernur Babel Eko Maulana Ali mengatakan semua elemen masyarakat dapat berperan dalam mengawasi kegiatan penyelundupan. “Pengawasan itu ada bermacam-macam. Ada pengawasan struktural, fungsional, pengawasan melekat dan pengawasan masyarakat. Pada hakekatnya siapa saja bisa mengawasi. Siapa saja bisa melakukan pengawasan termasuk wartawan,” kata Eko seraya mengatakan pelanggaran hukum atas masalah tersebut menjadi kewenangan kepolisian untuk menyelidikinya.
“Kalau mengambil tindakan-tindakan hukum harus sesuai dengan aturan kewenangan masing-masing. Kalau masuk ke ruang hukum tentunya leader (pemimpinnya) ada di kepolisian. Kalau komponen yang lain membantu juga bisa. Rakyat pun bisa apalagi TNI-Polri. Tapi kerja sama dan tetap koordinasi,” tandas Eko.
Tim Terpadu
Sedangkan Pemkab Bangka Tengah mengantisipasi penyelundupan pasir timah, yakni dengan memberdayakan Tim PETI.
Wakil Bupati Bangka Tengah, H Erzaldi Roesman Djohan, ketika ditemui harian ini, Selasa (18/12) siang, mengatakan, persoalan penyelupan merupakan tanggung jawab aparat keamanan namun demikian pihaknya juga berkoordinasi apabila ada indikasi penyeludupan.
“Yang lebih terpenting adalah berdayakan tim terpadu yang terdiri dari PT Timah, Kepolisian, TNI dan Sat Pol PP,” ujar Erzaldi.
Lebih lanjut Erzaldi mengatakan, saat ini di Bangka Tengah ada tiga pos penjagaan, yakni di Desa Pasir Garam, Desa Benteng dan Simpang Perlang.
“Sat Pol PP kita yang tergabung dalam tim terpadu sering mengadakan operasi di tempat, yakni pos penjagaan. Tugas mereka adalah untuk verifikasi bagi kendaraan yang dicurigai bermuatan timah. Memeriksa dokumen lengkap mulai asal pasir timah, jumlah muatan, hingga surat jalan tujuan. Jadi dalam hal ini Pemkab Bangka Tengah memberdayakan kemampuan Sat Pol PP,” kata Erzaldi.
Erzaldi menambahkan pihaknya memang belum bisa bertindak lebih jauh, seperti memantau jalur-jalur yang rawan penyelundupan dikarenakan masih terbatasnya jumlah personel.
Erzaldi juga mengakui kalau Pantai Tanah Merah Kecamatan Pangkalan Baru sangat rawan penyelundupan. “Pantai Tanah Merah memang sangat rawan penyelundupan, namun tentunya sudah menjadi catatan bagi pihak aparat yang berwenang,” ujar Erzaldi.
Sementara itu, Wakil Bupati Bangka Selatan, H Jamro, ketika hendak dikonfirmasi mengenai komitmen Pemkab Bangka Selatan dalam memberantas penyelundupan pasir timah serta upaya yang telah dan akan dilakukan pihaknya untuk mengatasi penyelundupan tersebut usai dirinya menyerahkan insentif guru TK/TPA dan Madrasah Diniyah di Gedung Nasional Toboali, selasa (18/12) siang, menolak berkomentar dengan alasan hal tersebut bukan termasuk bidangnya.
Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Bangka Selatan, Asnar S, mengatakan, sejauh ini pihaknya tidak pernah mendata lokasi mana saja yang berpotensi menjadi tempat penyelundupan pasir timah mengingat hal tersebut tidak termasuk dalam tugas pokok satuan kerjanya. “Masalah penyelundupan tidak termasuk tugas pokok kita,” kata Asnar kepada Bangka Pos Group di ruang kerjanya, Selasa (18/12).
Kendati demikian, Asnar menegaskan, pihaknya akan selalu mengajak setiap sarana yang menjadi aset pihaknya baik di darat maupun di laut. (h10/rya/div/byo/g18)
* Dokumen Pengangkutan Janggal
* Koordinasi TNI-Polri
JAKARTA, BANGKA POS -- Wakil Ketua Komisi I DPR Yusron Ihza meminta aparat TNI tidak terlibat penyeludupan pasir timah di Bangka Belitung. Kepala Staf TNI AD harus menindak prajurit yang membikingi penyelundupan.
Desakan ini disampiakan Yusron menyusul tertangkapnya 13 truk tanpa dukumen, Minggu (16/12). “Aparat TNI dan apa lagi institusi TNI diharapkan tidak ikut main dalam penyelundupan timah di Babel. Kasad harus menindak tegas prajurit yang bermain-main jadi beking penyelundupan,” kata Yusron pada wartawan di Gedung DPR, Senin (17/12).
Menurut politisi PBB ini, langkah Kapolda Babel Imam Sudjarwo dan anak buahnya yang memergoki 13 truk bermuatan timah yang sempat diamankan di Koramil Mendobarat merupakan tindakan berani.
Yusron justru heran dengan pernyataan Dandim 0413 Letkol Kav Mindarto yang menyatakan adanya oknum TNI saat iring-iringan truk pengangkut pasir timah sedang melakukan operasi yang sama.
“Langkah kapolda sudah tepat. Sayangnya kenapa ada oknum prajurit TNI di situ. Jika intel TNI mencium ada rencana penyelundupan, seharusnya mereka berkoordinasi dengan polisi. Tindakan TNI yang mengawal truk-truk ini adalah keanehan. Apalagi sempat membawa 9 dari 13 truk tersebut ke Koramil dan baru belakangan serahkan ke Polda Babel,” terangnya.
Yusron menambahkan modus operandi penyelundupan seperti di atas sudah sering terjadi di Babel. Jika tidak segera diatasi, dia akan mempertanyakan hal ini ke Panglima TNI untuk meminta pertanggungjawaban.
“Saling tuding menunding dan kilah bahwa TNI dan Polri berebut tangkapan adalah cerita yang tidak lucu. Pertarungan TNI dengan polisi tentu bukan hal yang layak dan akan menjadi contoh buruk di mata masyarakat. Ini harus selesai sebelum Pak Santoso dilantik menjadi panglima,” katanya.
Pemilik Truk Diperiksa
Setelah menerima sembilan truk pengangkut pasir timah tanpa oknum resmi dari Kodim Bangka, penyidik Direktorat Reskrim Polda Babel terus mengembangkan penyelidikan terhadap 13 truk yang tertangkap, Minggu (16/12).
Setelah memeriksa para sopir truk, Senin (17/12) hingga pukul 23.00 WIB. Ditreskrim, Selasa (18/12) memeriksa seorang pemilik armada truk di Ruang Sat II Ditreskrim Polda Babel. Pemilik truk-truk diketahui setelah dari hasil pengembangan pemeriksaan terhadap para sopir truk.
Penyidik juga akan memanggil pemilik pasir timah untuk dimintai keterangan serta dinas yang terkait yang mengeluarkan dokumen tersebut.
Kapolda Babel Brigjen Imam Sudjarwo menjelaskan, pemeriksaan terhadap orang yang terkait dengan masalah pasir timah terus masih berjalan. Pihaknya telah menyita pasir timah yang ada di gudang di Jebus. “Pemeriksaan sementara ini dokumen tidak lengkap, dan saat ini masih proses penyidikan,” kata Imam.
Terpisah dikonfirmasi Bangka Pos Group, Direktur Reskrim Kombes Musa Ginting membenarkan, bahwa penyidik melakukan pengembangan penyidikan dengan memanggil saksi-saksi. Bahkan dikatakan Musa,
“Memang pada saat di tangkap, sopir truk menunjukan kelengkapan dokumen karena dokumen tersebut melekat pada kendaraan. Namun saat di cek, ada dokumen yang tidak lengkap, dan dalam surat perintah (SP) itu diragukan mengenai tanggal dan nomor surat tidak ditulis,” jelas Musa.
Diberi Hadiah
Kolonel Laut (P) M Zainudin berjanji memberikan hadiah kepada masyarakat yang menginformasikan penyelundupan timah. Upaya itu diharapkan dapat meminimalisir kegiatan penyelundupan dalam rangka memberantas kejahatan perdagangan ilegal bijih timah ke luar negeri. “Aku janji. Jika ada informasi yang betul-betul akurat dan bisa kita tangkap akan dapat hadiah dari kita bagi masyarakat yang berjasa menggagalkan penyelundupan. Syukur-syukur kalau menangkapnya spektakuler,” kata Zainudin kepada Bangka Pos Group di Kantor Gubernur Babel, Selasa (18/12).
Karena itu menurut Zainudin kerjasama semua pihak termasuk dengan masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengatasi penyelundupan timah. “Koordinasi kita dengan kodim, polda jalan terus. Saling memberikan informasi. Sama departemen juga jalan terus. Yang sangat kita harapkan adalah informasi dari masyarakat. Itu sangat kita harapkan. Kita tak mungkin kerja sendiri karena kita terbatas sarana,” kata Zainudin seraya menambahkan pengawasan yang mereka lakukan tidak pernah berhenti dan dilakukan secara terus menerus dalam rangka memonitor aktivitas penyelundupan di lautan.
Dikonfirmasi terpisah, Gubernur Babel Eko Maulana Ali mengatakan semua elemen masyarakat dapat berperan dalam mengawasi kegiatan penyelundupan. “Pengawasan itu ada bermacam-macam. Ada pengawasan struktural, fungsional, pengawasan melekat dan pengawasan masyarakat. Pada hakekatnya siapa saja bisa mengawasi. Siapa saja bisa melakukan pengawasan termasuk wartawan,” kata Eko seraya mengatakan pelanggaran hukum atas masalah tersebut menjadi kewenangan kepolisian untuk menyelidikinya.
“Kalau mengambil tindakan-tindakan hukum harus sesuai dengan aturan kewenangan masing-masing. Kalau masuk ke ruang hukum tentunya leader (pemimpinnya) ada di kepolisian. Kalau komponen yang lain membantu juga bisa. Rakyat pun bisa apalagi TNI-Polri. Tapi kerja sama dan tetap koordinasi,” tandas Eko.
Tim Terpadu
Sedangkan Pemkab Bangka Tengah mengantisipasi penyelundupan pasir timah, yakni dengan memberdayakan Tim PETI.
Wakil Bupati Bangka Tengah, H Erzaldi Roesman Djohan, ketika ditemui harian ini, Selasa (18/12) siang, mengatakan, persoalan penyelupan merupakan tanggung jawab aparat keamanan namun demikian pihaknya juga berkoordinasi apabila ada indikasi penyeludupan.
“Yang lebih terpenting adalah berdayakan tim terpadu yang terdiri dari PT Timah, Kepolisian, TNI dan Sat Pol PP,” ujar Erzaldi.
Lebih lanjut Erzaldi mengatakan, saat ini di Bangka Tengah ada tiga pos penjagaan, yakni di Desa Pasir Garam, Desa Benteng dan Simpang Perlang.
“Sat Pol PP kita yang tergabung dalam tim terpadu sering mengadakan operasi di tempat, yakni pos penjagaan. Tugas mereka adalah untuk verifikasi bagi kendaraan yang dicurigai bermuatan timah. Memeriksa dokumen lengkap mulai asal pasir timah, jumlah muatan, hingga surat jalan tujuan. Jadi dalam hal ini Pemkab Bangka Tengah memberdayakan kemampuan Sat Pol PP,” kata Erzaldi.
Erzaldi menambahkan pihaknya memang belum bisa bertindak lebih jauh, seperti memantau jalur-jalur yang rawan penyelundupan dikarenakan masih terbatasnya jumlah personel.
Erzaldi juga mengakui kalau Pantai Tanah Merah Kecamatan Pangkalan Baru sangat rawan penyelundupan. “Pantai Tanah Merah memang sangat rawan penyelundupan, namun tentunya sudah menjadi catatan bagi pihak aparat yang berwenang,” ujar Erzaldi.
Sementara itu, Wakil Bupati Bangka Selatan, H Jamro, ketika hendak dikonfirmasi mengenai komitmen Pemkab Bangka Selatan dalam memberantas penyelundupan pasir timah serta upaya yang telah dan akan dilakukan pihaknya untuk mengatasi penyelundupan tersebut usai dirinya menyerahkan insentif guru TK/TPA dan Madrasah Diniyah di Gedung Nasional Toboali, selasa (18/12) siang, menolak berkomentar dengan alasan hal tersebut bukan termasuk bidangnya.
Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Bangka Selatan, Asnar S, mengatakan, sejauh ini pihaknya tidak pernah mendata lokasi mana saja yang berpotensi menjadi tempat penyelundupan pasir timah mengingat hal tersebut tidak termasuk dalam tugas pokok satuan kerjanya. “Masalah penyelundupan tidak termasuk tugas pokok kita,” kata Asnar kepada Bangka Pos Group di ruang kerjanya, Selasa (18/12).
Kendati demikian, Asnar menegaskan, pihaknya akan selalu mengajak setiap sarana yang menjadi aset pihaknya baik di darat maupun di laut. (h10/rya/div/byo/g18)
Comment Form under post in blogger/blogspot