Smelter Segera Beroperasi

BUPATI Bangka Tengah H Abu Hanifah, di hadapan FMPBT mengatakan dalam waktu dekat persoalan yang menimpa PT Koba Tin bakal selesai dan pihaknya sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan masalah tersebut.

“Percaya dalam waktu dekat sudah ada penyelesaikan, smelter PT Koba Tin akan segera dioperasikan kembali dan karyawan mulai bekerja. Setidaknya dua minggu lagi, kalau memang belum juga maka kita akan bertemu lagi membicarakan masalah ini,” kata Abu Hanifah.

Lebih lanjut Abu Hanifah mengungkapkan sejak awal pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait, diantaranya DPRD Bangka Tengah dan Polres Bangka Tengah guna mempelajari dan mengantisipasi situasi yang terjadi saat ini.

“Kita memang tidak banyak bicara, namun lebih banyak bekerja. Sejak awal kita sudah melakukan koordinasi. Namun kita sudah berkomitmen tidak akan mencampuri masalah hukum, soal itu kita serahkan ke penegak hukum,” jelas Abu Hanifah.

Abu Hanifah juga mengatakan, pihaknya bersama pimpinan DPRD Bangka Tengah juga sudah melakukan koordinasi dengan Gubernur Babel dan Kapolda Babel. Bahkan pihaknya telah menemui Dirjen ESDM untuk menyampaikan dampak sosial dan ekonomi yang terjadi saat ini.

“Kita sudah sampaikan mengenai kondisi yang ada, mulai dari masalah karyawan dan pengangguran hingga ekonomi masyarakat dimana daya beli mulai menurun. Saya juga sempat mempertanyakan bagaimana kelanjutan PT Koba Tin serta nasib para karyawan dan kami diminta untuk membuat laporan tertulis,” ungkap Abu Hanifah.

Abu Hanifah juga mengatakan berdasarkan keterangan dari Dirjen ESDM, keradaan PT Koba Tin berdasarkan kontrak karya yang merupakan perjanjian internasional antara Pemerintah Indonesia dengan Malaysia sehingga tidak mudah untuk mengambil alih perusahaan tersebut.

“Karena ini menyangkut antar departemen maka persoalan ini ditangani oleh Menpolkam langsung, seperti kasus sebelumnya. Jadi kita masih menunggu hasil koordinasi dari Menpolkam, untuk itu kita minta karyawan dan masyarakat bisa bersabar,” kata Abu Hanifah.

Abu Hanifah menambahkan, pihaknya telah meminta kepada Dirjen ESDM agar TI yang tidak menyalahi aturan dapat beroperasi kembali.

“Istilahnya antara yang haram dan yang halal. Yang haram kita tinggalkan jauh-jauh. Sehingga TI yang tidak menyalahi aturan bisa bekerja kembali,” ujar Abu Hanifah.

Abu Hanifah juga mengatakan, pihaknya sempat menyarankan agar nantinya sistem sub kon diganti melalui semacam koperasi dibawah naungan BUMD sehingga lebih mudah untuk mempertanggung jawabkannya. (byo)

http://www.bangkapos.com/berita/f4e0f6833b0400c22400bf5e98eb2ab3/6934/baca/1/0/0/
1/2008/Maret/14/0